TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,†ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,†tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?†kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,†cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,†katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,†paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,†pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,†katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,†ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,†ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,†kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,†jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,†katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,†ungkap Danang. deo/bbs TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,†ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,†tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?†kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,†cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,†katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,†paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,†pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,†katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,†ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,†ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,†kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,†jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,†katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,†ungkap Danang. deo/bbs
Sekadarinformasi, jalan tol dalam Kota Medan nantinya membentang sejauh 30,97 km. Lalu jalan tol ini dibagi menjadi tiga rute, mulai dari Rute 1 Helvetia-Titi Kuning sejauh 14,28 km. MEDAN— Pemerintah mulai melakukan uji kelayakan atau feasibility study rencana proyek pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Uji kelayakan ditargetkan selesai pada Januari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Selamat Rasidi mengatakan,guna mengakomodir permintaan masyarakat, pemerintah mulai melakukan studi kelayakan pembangunan jalan tol Medan- Berastagi. Pasalnya, setiap kegiatan atau proyek yang memiliki nilai besar membutuhkan sebuah studi untuk mengukur nilai ekonomi proyek tersebut.“Apabila feasible layak bangun, maka nanti akan masuk tahapan Detail Engineering Design DED.Itu dibuat 10-20 alternatif. Ini nanti larinya ke arah penetapan lokasi yang akan dilakukan oleh kepala daerah,” jelasnya ditemui di Universitas Sumatra Utara Kamis 17/6/2019.Setelah itu, lanjutnya, perlu ada perlu ada izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH, supaya tidak merusak daerah-daerah seperti taman margasatwa atau lingkungan tersebut. Adapun proyek dikatakan layak untuk dibangun apabila memiliki rasio atau internal rate of return IRR sekitar 12 persen. Artinya, apabila nanti jalan lama dibandingkan dengan yang baru terdapat 12 persen nilainya. Sementara aat ini, rasio yang dimiliki masih sekitar 5 persen-6 lahan perbukitan di Berastagi menjadi salah satu kendala berat. Untuk membangun tol di daerah tersebut, lanjutnya, paling tidak membutuhkan dana sekitar Rp200 miliar perkilometer, itu pun di luar biaya lahan. Jadi misalnya panjang tol 40 kilometer, maka total dana yang dibutuhkan lebih dari Rp8 triliun. “Dana ini cukup besar, bukan pemerintah tidak mau [bangun]. Itu makanya diperlukan FS yang teliti. pemerintah pusat melalui kementerian PUPR sedang buat FS,” mengandalkan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tidak akan mencukupi untuk pembangunan jalan tol Medan-Berastagi, mengingat dana PUPR juga difokuskan untuk pembangunan di ibu kota selanjutnya dibutuhkan tambahan investor. “Supaya 2/3 dari investor, 1/3 dari pemerintah,” katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini jalan tol PortalBeritanya Terang dan Terpercaya Loh.. – Belum lama ini beberapa “elite” daerah dari Kabupaten Karo dan tetangganya, datang ke Jakarta menemui parlemen di Senayan. Mereka mempresentasikan aspirasi pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Ini sebenarnya bukan isu baru. Sejak sekitar tiga tahun lalu rencana infrastruktur tersebut sudah digulirkan ke tingkat provinsi. Bahkan sudah dilakukan kajian oleh konsultan konstruksi dan konon dinyatakan “possible” direalisasikan meski harus melalui kontur demografi perbukitan dan tidak sedikit melintasi jurang. Konsepnya dengan jalan tol layang. Gambarannya, ruas jalan tol ini akan melintasi sejumlah wilayah di dua kabupaten, yakni Tanah Karo dan Deli Serdang. Target awal adalah pembangunan dua ruas jalan dengan total kebutuhan dana sekitar Rp500 miliar. Ruas pertama dari daerah Sembahe sampai Lau Kaban dengan estimasi Rp150 miliar dan ruas kedua dari Bandar Baru sampai ke Doulu dengan anggaran sekitar Rp350 miliar. Tim loby pun sudah dibentuk, terdiri atas unsur dari beberapa stakeholder dan dimotori dinas terkait di Pemkab Karo. Dari sisi keinginan will, upaya ini patut diapresiasi. Luasnya rentang kendali pusat dengan daerah, ditambah lagi begitu banyaknya masalah rakyat yang harus diurus pusat, membuat daerah memang perlu sesekali mengkomunikasikan aspirasinya secara langsung ke Ibu Kota, bagaimana pun teknisnya. Bicara keinginan juga, sepertinya, tidak ada satu pun daerah di Indonesia atau bahkan di dunia, merasa keberatan bila wilayahnya dilalui jalan bebas hambatan. Secara pribadi, sebagai “orang Karo”, mustahil juga bagi saya menolak keinginan ini karena jika perlu, jalan tol itu sampai ke Perbesi, kampung halaman saya di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo. Namun dari sisi kebutuhan needs, berbeda ceritanya. Apa memang benar Tanah Karo membutuhkan Tol Medan-Berastagi? Seperlu apa Deli Serdang dengan Tol Medan-Berastagi? Dan kenapa rupanya dengan Medan kalau tidak ada tol ini? Saya masih gamang saat memikirkan ketiga pertanyaan mendasar itu. Apalagi bila harus dijawab dengan penjelasan yang rasional dari berbagai sudut. Dari aspek ekonomi saja misalnya, ketiga pertanyaan di atas dapat dirangkum dengan satu pertanyaan, “Apa untungnya membangun Tol Medan-Berastagi?” Selama ini, bila kita ingin ke Tanah Karo melalui Berastagi, normalnya harus melalui Jalan Jamin Ginting. Ruas berstatus Jalan Nasional ini cukup mulus dan mengenai lebar, baru-baru ini sudah dilakukan pelebaran, mulai dari daerah Sembahe, sampai Kabanjahe. Cukup lebar, sampai bisa menjejerkan empat mobil sekaligus atau dilintasi dua truk kontainer secara bersamaan. Namun sampai sekarang memang belum diberikan pembatas/pemisah ruas di tengah badan jalan sehingga lebih rawan kecelakaan. Belakangan ini juga acap terjadi longsor karena hujan sehingga membahayakan dan menyendat arus lalu lintas. Tersendatnya lalu lintas pun sebenarnya lebih sering terjadi pada momen-momen tertentu. Seperti pada saat weekend yang mana terjadi lonjakan volume kendaraan baik dari arah Berastagi maupun sebaliknya dari Medan. Atau ada truk yang tertatih-tatih menanjak sehingga kendaraan-kendaraan di belakangnya tertahan dan mengular. Kendati demikian, kemacetan tidak terjadi setiap saat atau bahkan saban hari. Pada hari-hari biasa, nyaris tidak ada persoalan berarti saat melintasi jalan berkelok-kelok ini. Di luaran, sampai sekarang juga belum terdengar pengusaha angkutan barang “berteriak” armadanya berkali-kali nyangkut di jalan sehingga menimbulkan kerugian signifikan. Para wisatawan lokal dan asing, pegawai, anak sekolahan, pebisnis atau kalangan lain yang sering melintasi jalan Jamin Ginting, Medan-Berastagi, juga begitu. Belum ada yang berkeluh kesah menceritakan kenestapaannya di jalan karena selalu dihajar macet. Jadi faktanya, jalan Jamin Ginting, Medan Berastagi, sejauh ini belum kenapa-kenapa. Destinasi Wisata Justru, Tanah Karo akan jadi kenapa-kenapa bila tidak sesegera mungkin dan semaksimal mungkin membangun sektor pariwisata. Bermimpi akan menyaingi Bali sekalipun tidak apa, asal memang pariwisata yang dikejar. Saya bayangkan, bila duit Rp500 miliar yang diminta untuk pembangunan tol itu dipakai membiayai pengembangan kawasan Danau Toba di Kecamatan Merek, air terjun Sipiso-Piso, kawasan Gunung Sibayak, Gundaling, Penatapen, air panas Doulu, Lau Kawar dan seabreg lokasi wisata lain, tentu lebih “nendang” secara ekonomi. Seabreg? Ya, Tanah Karo memang mempunyai lokasi wisata yang saking banyaknya, sampai sulit dihafal. Belum lagi kawasan Bukit Barisan yang juga melintasi daerah berpenduduk lebih dari 500 ribu jiwa tersebut. Makanya, saya bingung mengapa pariwisata belum menjadi panglima ekonomi Karo menggantikan sektor pertanian yang hampir satu dekade terakhir lebih dari 70% digerus abu dan lahar dingin erupsi Sinabung. Bukan tidak mungkin, Sinabung yang gemar erupsi pun bisa dijadikan obyek wisata geogologi. Dalam pariwisata, tidak terlalu sulit menjual sesuatu yang unik dan Sinabung punya itu. Cuma Tuhan yang tahu kapan gunung berketinggian mdpl tersebut berhenti “batuk”. Yang jadi persoalan bila kita hanya berdiam menerima kondisi itu tanpa berupaya keras mencari peluang lain. Sektor pariwisata juga sedang “happening” di Provinsi Sumut, terutama berkaitan dengan Danau Toba. Bicara soal pariwisata Sumut, isu sentralnya saat ini ya Danau Toba. Di atas saya katakan pariwisata harus sesegera mungkin dan semaksimal mungkin digarap Tanah Karo, karena sekarang adalah momentumnya. Tidak lama lagi semoga situs gunung berapi kuno itu akan ditetapkan oleh Unesco sebagai National Geopark Toba atau menjadi cagar yang dilindungi dunia. Danau Toba juga pada 2017 sudah dimasukkan dalam 10 destinasi wisata prioritas di Tanah Air. Regulasi teknis dan badan khusus untuk pengimplementasian kebijakan itu pun sudah ada. Setelah instrumen regulasi dan otoritas, moda transportasi seperti kapal feri, bus dan pesawat juga sebentar lagi lengkap. Ditunjang lagi dengan mulai dioperasikannya Tol Trans Sumatera, bandara Silangit, akses ke dan dari Danau Toba sudah jauh semakin mudah dan cepat, dari manapun. Asiknya, Tanah Karo merupakan satu dari tujuh kabupaten yang wilayahnya memiliki kawasan Danau Toba. Jadi, akan lebih cocok sebenarnya kalau “elite” Karo ngotot minta bantuan APBN untuk pengembangan pariwisata ketimbang Tol Medan-Berastagi. Jalan tol itu penting, tapi lebih baik bila mementingkan dahulu pembangunan sentra ekonominya. Toh, kapasitas infrastruktur jalan penghubungnya masih memadai. Kapan waktu yang tepat untuk membangun Tol Medan-Berastagi? Kalau sudah jadi kebutuhan dan banyak cara untuk membiayainya. Tidak perlu sampai habis-habisan meloby curahan dana APBN, karena bila Tanah Karo sudah seksi jadi tujuan wisata dan investasi, banyak pihak berduit yang malah akan berebutan menawarkan pembiayaan. Penulis Yoseph Pencawan Jurnalis Post Views 1 Infolebih lanjut whatsapp 085270126984. Paket Tour Medan Berastagi Parapat Sangat Cocok Bagi Anda Yang Ingin Mengadakan Reunian Di Danau Toba,Liburan Keluarga,Perjalanan Bisnis Maupun Kunker Ke Medan Danau Toba. tiba di bandara kualanamu medan,disambut oleh Enjoy Indonesia, horas! selamat datang di kota medan.PEMBANGUNAN Tol Medan-Berastagi dinilai penting. Karena merupakan akses vital untuk mendistribusikan hasil pertanian masyarakat sekaligus jalur bagi wisatawan. Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Ikatan Cendekiawan Karo ICK , Komisi D DPRD Sumatera Utara, DPRD Karo, BPPJN Sumut, Kadis Perkim Pakpak Bharat, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karo, Kepala Bappeda dan enam bupati yakni Bupati Karo, Deliserdang, Pakpak Bharat, Dairi, Humbang, Samosir, melobi Kementerian PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta. Hal itu dilakukan guna menuntut pengalokasian anggaran pembangunan Jalan Tol Medan -Berastagi di APBN TA 2020. Selain itu juga menemui Komisi V DPR RI guna mendapat dukungan secara politik. Namun disayangkan usaha itu patah setelah mendengar jawaban dari Dudung Zaenal Arifin Bidang Balai Infrastruktur Wilayah BPIW kementrian PUPR. Disebutkan persoalan pembangunan tol Medan Berastagi telah dibahas sebelumnya di tingkat pimpinan dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Dapat penjelasan dari Wakil presiden RI bahwa pembangunan tol Medan Berastagi belum cukup kajiannya, sehingga belum layak dibangun, apalagi dana APBN tidak cukup. Sehingga ditawarkan kepada investor swasta untuk membangunnya. Keputusan itu tentu dinilai sepihak tanpa terlebih dahulu duduk bersama antara pemerintahan Kabupaten Karo dan sekitarnya. Padahal pembangunan tol yang menghubungan dua daerah ini sudah mendesak. Pemerintah pusat terkesan abai karena bertahun-tahun masyarakat selalu dihadapkan kemacetan dikarenakan jalan menuju Berastagi rawan longsor dan tidak ada jalan altenatif. Padahal Kota Berastagi adalah pemasok sayur mayur dan buah ke Provinsi Sumatera Utara. Jika terjadi longsong maka distribusi terganggu yang berakibat kerugian bagi petani Karo. Jalan itu juga sebagai tujuan wisata ke kawasan Danau Toba. Kalaupun belum ada anggaran untuk pembangunan tol Medan Berastagi karena dinilai terlalu besar, hendaknya ada alternatif yang ditawarkan pemerintah pusat. Karena selain tol ada usulan untuk pembangunan jalan layang dimulai dari PDAM Tirtanadi Sibolangit dan di Bandar Baru tekongan amoy yang membutuhkan anggaran sebesar Rp500 miliar. Artinya ada target minimal sebagai langkah untuk mengurai kemacetan. Sedang jalan tol adalah merupakan target jangka panjang yang diharapkan ada suntikan dana dari APBN setiap tahun anggaran. Mewujudkan tol Medan Berastagi butuh dukungan pemerintah pusat. Karena jika pemerintah daerah jalan sendiri-sendiri tentu akan timbul persoalan di belakang hari. Harus ada political will dari semua pihak, seperti yang dilakukan terhadap jalan tembus Karo-Langkat yang saat ini pembangunannya sedang berlangsung. Perjuangan anggaran untuk pembangunan jalan ini dilakukan dengan kerja keras yang dilakukan bersama-sama antara beberapa kepala daerah, DPRD kabupaten dan porvinsi yang pada akhirnya pembukaan jalan tersebut disetujui Menhut dan Unesco melalui kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Pembangunan tol Medan Berastagi diyakini akan berdampak luas bagi perkembangan ekonomi rakyat sekitar tujuh kawasan Danau Toba di wilayah Kabupaten Karo yang diperkirakan sepanjang sekitar 50 km. Saat ini dengan jarak tempuh bila tidak ada kendala di jalan lebih kurang sekitar dua jam. Bila jalan tol ini diwujudkan, kemungkinan waktu tempuh hanya sekira 35 menit dari Medan ke Berastagi. Jalur Jalan Medan Kabanjahe setiap hari di lalui ribuan kendaraan dari Medan ke 7 kabupaten yang melewati Tanah Karo yang melintas di jalan Medan-Tanah Karo, baik bus, mobil pribadi, truk maupun sepeda motor. Jalan ini juga menghubungkan dua provinsi Sumut-Aceh. Waktu tempuh yang seharusnya paling lambat 2 jam sampai di tujuan, bisa menjadi 8 jam, bahkan lebih jika terjadi longsor atau kecelakaan lalu lintas. Pemrakarsa tol Medan Berastagi Prof Johannes Tarigan menjelaskan, tol Medan Berastagi sangat penting untuk kemajuan daerah Berastagi dan kawasan seputarnya. Soalnya, jalan biasa yang saat ini ada, tidak bisa menjadi jaminan untuk kemajuan yang lebih pasti. Karena, jarak tempuh yang seharusnya hanya dua jam, dalam kondisi tertentu seperti adanya kecelakaan lalulintas, jarak tempuh 60 kilometer bisa menjadi 12 jam. Kondisi ini, sangat tidak efektif dan efisien. Proyek ini diperkirakan pengerjaannya akan menghabiskan dana sekira Rp 4 triliun. Jika dikelola swasta, diperkirakan dalam waktu 12 tahun, investor akan break even point BEP. Jadi butuh dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkannya.
.jalan tol medan berastagi
